Di balik kekayaan sumber daya laut Kepulauan Balabalakang, ancaman terhadap penyu hijau dan ekosistem pesisir kian nyata. Minimnya pengelolaan dan tekanan lingkungan menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan kawasan ini.
Mamuju, Sulawesi Barat Di tengah hamparan pasir putih dan kekayaan biota laut yang memikat, Kepulauan Balabalakang menyimpan cerita lain yang tak kalah penting: pertarungan antara kepentingan wilayah dan upaya pelestarian lingkungan. Gugusan pulau yang secara administratif berada di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ini, hingga kini masih menjadi objek sengketa antara Provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Timur. Kedua wilayah tersebut sama-sama memasukkan Balabalakang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mereka.
Namun di balik tarik-menarik kepentingan itu, perhatian terhadap kondisi ekosistem laut—khususnya keberadaan penyu menjadi isu yang tak kalah mendesak. Hal ini tergambar dari catatan lapangan peneliti Ramli, Lembaga Maritim Nusantara (LEMSA), yang beberapa waktu lalu melakukan kunjungan langsung ke kawasan tersebut.
Secara geografis, Kepulauan Balabalakang terletak sekitar 90-kilometer dari daratan utama Pulau Sulawesi. Wilayah ini dikenal memiliki potensi sumber daya yang melimpah, mulai dari perikanan hingga indikasi cadangan minyak dan gas. Kondisi inilah yang diduga menjadi salah satu pemicu utama sengketa wilayah yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.
Di luar dinamika tersebut, Balabalakang juga menjadi habitat penting bagi penyu hijau, spesies yang kini menghadapi ancaman serius terhadap kelangsungan hidupnya. Penyu hijau merupakan salah satu satwa laut yang dilindungi secara internasional, dengan status terancam punah akibat tekanan dari aktivitas manusia, seperti perburuan, tertangkap alat tangkap, serta pembangunan di kawasan pesisir.
Penyu jenis ini dikenal sebagai herbivora yang banyak bergantung pada ekosistem padang lamun dan alga sebagai sumber pakan. Di Balabalakang, penyu hijau dilaporkan sering ditemukan di sekitar padang lamun, mengonsumsi jenis-jenis lamun lunak, serta beberapa jenis alga yang tumbuh di perairan dangkal.
Namun, ancaman terhadap spesies ini tidak hanya datang dari aktivitas manusia secara langsung. Ramli mencatat adanya indikasi penyakit fibropapillomatosis, yaitu kondisi munculnya tumor pada tubuh penyu yang dapat mengganggu pergerakan hingga berujung pada kematian. Tumor tersebut ditemukan pada bagian kulit dan leher, yang menyebabkan penyu kesulitan bergerak dan bertahan hidup.
Secara ilmiah, penyakit ini diduga berkaitan dengan tingginya kandungan nitrogen dalam alga yang dikonsumsi penyu. Kandungan nitrogen yang tersimpan dalam bentuk asam amino tertentu dapat memicu gangguan metabolisme, yang kemudian berkontribusi pada pertumbuhan tumor.
“Dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab lainnya. Kita mungkin perlu mempertimbangkan kembali cara kita saat ini mengelola perairan,” ungkap Ramli dalam catatannya.
Temuan ini menjadi sinyal penting bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya konservasi di wilayah Balabalakang. Tidak hanya untuk melindungi penyu hijau, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan, termasuk ikan, lamun, dan terumbu karang yang saling terhubung.
Lebih dari sekadar kebijakan di atas kertas, upaya konservasi diharapkan dapat diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut bukan hanya soal menjaga satu spesies, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya yang menjadi penopang kehidupan masyarakat pesisir.
Di tengah kompleksitas sengketa wilayah dan potensi eksploitasi sumber daya, Kepulauan Balabalakang menghadirkan pengingat bahwa keberlanjutan lingkungan harus tetap menjadi prioritas utama. Tanpa itu, kekayaan alam yang menjadi rebutan justru berisiko hilang sebelum sempat dimanfaatkan secara bijak.
Komentar